Pentingnya Investasi dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan di Kabupaten Bulukumba

Oleh : Muh. Daud Kahal
Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Bulukumba)


Kabupaten Bulukumba sebagai pusat pengembangan kawasan di selatan Sulawesi-Selatan tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lebih jauh kedepan.

Selain karena berbagai keunggulan diberbagai sektor khususnya pertanian, juga menjadi salah satu tujuan wisata di Sulawesi-Selatan. Selain itu sebagai salah satu jalur transportasi laut dan darat karena letaknya yang strategis, juga karena daerah ini telah memiliki infrastruktur yang diharapkan menjadi prasyarat dari berbagai aktivitas masyarakat. Meskipun dalam banyak hal infrastruktur tersebut butuh pembenahan dan perbaikan sehingga bisa lebih refresentatif dalam rangka kelancaran dan kenyamanan para penerima manfaat atau masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan ekonomi Kab. Bulukumba yang cukup tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di Sulsel (pernah mencapai 8,06%) telah menampakkan tingkat kemajuan yang berarti, ini bisa dilihat dari rata-rata capaian dari berbagai indikator berdasarkan statistik yang ada, baik Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, Income Perkapita dan Indeks Prestasi Manusia yang berkembang dinamis diatas rata-rata kabupaten/kota di Sul-sel.

Fakta yang bisa dilihat adalah angka penjualan kendaraan bermotor yang cukup besar yang menurut data dari dealer, Bulukumba menempati urutan kedua di Sulsel setelah Makassar, serta daftar tunggu calon Jama'ah Haji yang sudah mencapai tujuh ribuan. Ekspansi perbankan dan lembaga penjamin keuangan, lembaga jasa, properti, hotel dan berbagai aktivitas bisnis yang kesemuanya menggeliat dan tumbuh demikian subur menggambarkan Kab. Bulukumba yang memiliki potensi dan keunggulan baik komparatif maupun kompetitif untuk berinvestasi.

Salah satu kunci mengapa Bulukumba memiliki keunggulan tersebut adalah karena potensinya dan minat berinvestasi yang cukup besar.

Tumbuhnya minat berinvestasi tentulah menjanjikan prospek yang lebih baik bagi pesatnya pertumbuhan ekonomi Bulukumba kedepan, oleh karena tidak akan maju sebuah daerah tanpa investasi.

Salah satu contoh, hadirnya Rice Processing Compleks (RPC) Pabrik Penggilingan Beras Modern Milik PT. Mega Zanur Prima sebagai salah satu investasi yang diklaim akan menjadi yang terbesar di Indonesia Timur, serta rencana pembangunan Mall dari bendera perusahaan yang sama, untuk membangun salah satu pusat Bisnis tentu memberi harapan yang semakin besar dan semakin menasbihkan Bulukumba sebagai pasar bagi Investor.

Mungkin ada kekhawatiran dikalangan tertentu bahwa hadirnya sejumlah investasi besar ini akan melemahkan posisi para pelaku ekonomi kecil. Kekhawatiran ini tentu bisa dimengerti. Tapi fakta mengatakan bahwa di setiap daerah atau kota yang maju kehadiran Industri dan Super Market justru adalah merupakan keharusan oleh karena keberadaanya sudah menjadi bagian dari kemajuan sebuah daerah atau kota.

Untuk lebih maju kedepan, masyarakat Bulukumba harus bisa berfikir realistis bahwa daerah ini butuh investor, karena bagaimanapun sebuah investasi usaha, khususnya yang berskala besar pasti akan membuka kesempatan bagi banyak orang (baca : tenaga kerja produktif) untuk terserap kedalamnya, otomatis akan mengurangi pengangguran. Masyarakat bisa kreatif untuk membuat produk industri atau kerajinan serta makanan untuk dijual dan pasti akan banyak terjadi transaksi, otomatis akan terjadi perputaran uang yang cukup besar.

Pemerintah daerah juga tentu memiliki kesempatan untuk meraih sumber pendapatan daerah, baik dari hasil pajak maupun retribusi daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas layanan publik. Karenanya, investasi penting untuk mendorong akselerasi pembangunan. Untuk Bulukumba maju dan sejahtera, salah satu solusinya adalah menyambut hadirnya Investasi dengan tangan terbuka dan kesiapan untuk berkompetisi secara sehat.(sumber : http://www.rca-fm.com/2011/05/)

SMA Bonto Bahari Bulukumba, Malang Nian Nasibmu Kini........

Angin perubahan yang dihembuskan pemerintahan baru Kabupaten Bulukumba dalam rentang waktu lima bulan terakhir, diakui, Direktur eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Sulawesi-Selatan, Fadly Syarif, telah begitu banyak menciptakan nuansa baru dalam kehidupan keseharian masyarakat di daerah berjuluk Butta Panrita Lopi itu.
Kendati demikian, dia tetap berharap, kiranya Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak terlalu prematur dalam menetapkan indikator sebuah keberhasilan. Adapun, keberhasilan yang telah berhasil diukir selama ini, baru sebatas langkah permulaan dan belum memberikan arti apa-apa terhadap masyarakat, atau dengan kata lain, pemerintahan baru, Butta Panrita Lopi baru seumur jagung.
Dalam artian, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memerlukan ketersediaan stamina yang maksimal untuk dapat menuntaskan sederetan pekerjaan rumah yang menanti jauh di depan sana. Sebut saja diantaranya, persoalan masih relatif minimnya ketersediaan sarana prasarana gedung pendidikan yang memadai di lingkungan SMU Bontobahari.
Sebuah sekolah, yang dari awal pendiriannya hingga sekarang, sama sekali belum pernah tersentuh perhatian pemerintah. Terbukti, sekolah menengah atas yang berada di ujung selatan, ibukota Kabupaten Bulukumba ini, masih tampak sangat memprihatinkan, dengan kondisinya yang tidak melebihi bangunan kandang kambing.
Bahkan, di kala musim penghujan tiba, para siswa tak jarang harus mengikuti proses belajar mengajar (PBM,red), di tengah genangan banjir yang merendam halaman sekolah, dan ruang kelas belajar mereka. Dalam suasa seperti itu, para siswa juga harus rela mengikuti jam pelajaran dengan bertelanjang kaki, alias alias tanpa sepatu.
Oleh karenanya, Pemkab Bulukumba jangan sesekali pernah bermimpi, untuk bisa menghasilkan jebolan siswa berkualitas dan bermutu dari lingkungan SMA Bonto Bahari, ujar putra Bulukumba Kelahiran Bonto Kamase ini dengan nada sedih.
Fadly berharap, semoga gambaran realita dan potret buram dunia pendidikan Kabupaten Bulukumba yang sengaja dipersembahkannya menjelang Peringatan Hari Pendidikan Nasional di pertengahan tahun 2011 ini, dapat mengetuk pintu hati dan nurani, para pejabat di lingkungan birokrat Kabupaten Bulukumba, untuk sejenak melirikkan pandangannya ke SMA Bonto Bahari.
Sungguhpun tak dapat dipungkirinya, bahwa, dari sekian banyak gedung sekolah yang terdapat di Kabupaten Bulukumba, hampir 80 % diantaranya, terpantau dalam kondisi rusak parah, dan sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai ruang belajar mengajar. Semisal, sekolah dasar dan Mts yang terletak di Kelurahan Kasimpureng, termasuk didalamnya, Sekolah Dasar di kawasan Pasir Putih Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. (*)

Warga Tersinggung, Asrul Mau Beli Kantor Bupati Bulukumba

Polisi Bulukumba mengamankan Asrul (39), warga Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Asrul diduga sebagai pemicu keributan pada proses lelang kendaraan dinas di lingkup Pemkab Bulukumba.
Ia ditangkap karena mengeluarkan pernyataan yang memicu terjadinya kericuhan. "Biarpun semua mobil yang dilelang ini termasuk kantor bupati yang semegah ini saya beli jika mau," katanya.
Mendengar teriakan itu sejumlah peserta ikut lelang lainnya tersinggung dan spontan melakukan aksi pemukulan kepada Asrul. Beruntung aksi itu tidak berbuntut panjang karena polisi bersama aparat TNI AD setempat cepat mengamankannya. (*)

Sinjai Caplok Wilayah Bulukumba

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dinilai mencaplok wilayah Bulukumba. Daerah yang diduga dicaplok,yakni Desa Tabbuakang, Kecamatan Kindang,dan Dusun Sapanang,Dusun Batualang,Desa Sapanang,Kecamatan Kajang.
Klaim batas wilayah tersebut membuat Pemkab Bulukumba menggelar rapat koordinasi dengan kepala desa (kades),Camat Kindang,serta Camat Kajang. Dalam rapat terungkap wilayah yang dicaplok Pemkab Sinjai tak memiliki dasar hukum yang kuat.Pencaplokan wilayah tersebut hanya berdasarkan peta bumi. Pemkab Bulukumba mengklaim wilayah Tabbuakang di Kecamatan Kindang memilik bukti kuat.
Selain peta topografi yang dibuat pada zaman Belanda, Desa Tabbuakang secara de facto sejak masa kerajaan sudah dikuasai Bulukumba secara turun-temurun. “Selain itu,ada bukti lain kepemilikan tanah di Dusun Jannayyah yang terbit pada 1977 lalu,” kata Kepala Bagian Umum Pemkab Bulukumba Umrah Aswah di ruang tamu Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba Padasi kemarin.
Dia mengungkapkan,Dusun Sapanang dan Dusun Batualang yang berada di Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, memiliki bukti batas wilayah Bulukumba berupa SPPT.Wilayah ini juga masuk dalam kekuasaan kawasan tanah adat Kajang.“Tidak ada alasan bagi Pemkab Sinjai mengklaim tapal batas di tiga dusun tersebut,”ujarnya. Dalam rapat tersebut juga terungkap masih ada bukti lain,yakni kepemilikan irigasi Dangrehang di Dusun Sapanang.
Irigasi tersebut dibangun Pemkab Bulukumba pada 1970-an.Wilayah itu juga masuk dalam kawasan adat Gallarang Sappaya. Dari aspek sosial, masyarakat di dusun itu tidak pernah merasa masuk di wilayah Sinjai dan tak berkeinginan masuk kabupaten yang saat ini dipimpin Andi Rudiyanto Asapa ini. Sementara itu, dari aspek hukum, pelayanan kepada masyarakat masuk di wilayah Bulukumba, termasuk dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
Sengketa batas wilayah di dua kabupaten bertetangga ini terjadi ketika Pemkab Sinjai membuat Program Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) pada 2006.Pemkab Sinjai menganggap wilayah tersebut masuk di wilayahnya berdasarkan peta bumi.Peta tersebut dibuat Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bako Surtanal).
“Untuk mencari solusi, permasalahan ini akan difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Kalau sampai tidak ada jalan keluarnya, akan diambil alih pemerintah pusat,”katanya. Kades Sapanang Hoddang mengatakan, total warga di Dusun Sapanang dan Dusun Batualang berjumlah 70 KK.Mereka menolak dusunnya masuk ke wilayah Kabupaten Sinjai. “Kami tidak akan biarkan wilayah ini diambil Sinjai sampai kapan pun,”tuturnya.
Camat Kajang Sudirman Mangkona menyatakan masyarakat di Kecamatan Kajang siap mempertahankan wilayah yang diklaim KabupatenSinjaitersebut.“ Kamiakan mempertahankan wilayah ini. Kalau Sinjai bersikeras, kami siap mempertahankan wilayah ini. Sebab,duadusuninimasukkawasan tanah adat Tanatoa,”tandasnya.

PEMKAB Bulukumba Siapkan Anggaran Pemilukada Putaran Kedua

Bupati Bulukumba A.Sukri Sappewali tidak menyetujui adanya penolakan DPRD Bulukumba atas usulan KPU Bulukumba terkait dana pemilu kada putaran kedua (2).
Sukri yang ditemui kemarin menyatakan, tidak ada alasan bagi dewan menolak usulan KPU Ini, bahkan dia juga menegaskan dewan tidak punya kewenangan untuk tidak menyetujui permohonan tersebut tegasnya tidak ada alasan untuk menolak Sukri menjelaskan proses pemilu kada merupakan tugas negara yang harus dijalankan berdasarkan permendagri NO.44, Pemerintah daerah membantu KPU Dalam penyelenggaraan PILKADA.
Sebenarnya anggaran di usulkan KPU melalui eksekutif sekitar Rp.18 M.Namun yang diamini Rp.13 M. Jadi menurutnya pemkab Bulukumba sudah siap untuk melakukan pemilu kada putaran kedua.

Korupsi Anggaran Pemkab Bulukumba: Ketua DPRD Didesak Lapor ke KPK

Sejumlah anggota DPRD terus mendesak Ketua Dewan A Muttamar untuk melaporkan Pemkab Bulukumba ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Rp 1,5 miliar.
Rencananya, materi laporan itu adalah pertanggujawaban penggunaan anggaran oleh Bupati Bulukumba A Sukri Sappewali, dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah A Syafrul. “Kami terus mendukung ketua dewan untuk melaporkan masalah ini ke KPK. Biarkan institusi hukum yang membuktikan salah atau tidaknya agar tidak simpan siur,” kata Amar Ma'ruf, anggota komisi A DPRD Bulukumba, Selasa (24/11).
Ada perbedaan pendapat antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, A Syafrul, dengan Bupati Bulukumba Sukri Sappewali. Menurut Syafrul, anggaran itu telah dibelanjakan ke pos lain. Namun bupati mengatakan masih ada dan utuh di kas daerah. “Tidak ada alasan untuk tidak diaudit dana ini karena keterangan mereka simpan siur. Sebelumnya disampaikan telah cair dan dibelanjakan ke pos anggaran lain dan sekarang dijelaskan anggaran itu masih ada dan tetap utuh di kas daerah,” kata Zulkifli, Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba.
Para anggota DPRD juga mengharapkan agar inspektorat mengusut sejumlah penggunaan anggaran pembangunan yang dianggap jalan di tempat.(cr5)
Pagi ini Sukri Beri Penjelasan
Rencananya, Rabu (25/11) Bupati Bulukumba A Sukri Sappewali akan memberikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat paripurna DPRD, terkait penggunaan dana bencana alam tahun 2008.
Sukri sebelumnya telah menyampaikan bahwa uang itu ada hanya saja pencairan dari Menkokesra lambat sehingga tidak dimasukkan dalam APBD Pokok 2009. “Uang itu ada di kasda (kas daerah) dengan jumlah yang masih utuh dan tidak dibelanjakan,” katanya dengan nada meyakinkan.(cr5)

Kantor Bupati Rampung

Proyek pembangunan kantor Bupati Bulukumba yang dikerjakan sejak 2007, dijadwalkan rampung Desember 2009. Rehabilitasi yang menelan anggaran sebesar Rp 11 miliar itu, saat ini terus digenjot untuk mempercepat penyelesaiannya.
Apalagi pada tahap akhir anggaran melalui APBD 2009, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar.
Kendati pembangunan kantor tersebut selesai 100 persen nantinya, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali menyebutkan bahwa proses peresmian kantor bupati itu baru akan dilakukan pada 2010.
"Pembangunan kantor bupati saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian. Namun kita rencanakan baru resmikan pada HUT Bulukumba Februari 2010," jelas Sukri, Jumat, 11 September.
Sukri menambahkan, proses perampungan kantor bupati itu sudah termasuk penyelesaian taman, serta pagar. Karenanya dia berharap, agar kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dapat memperhatikan batas akhir penyelesaian pembangunan kantor sesuai kontraknya.