Sinjai Caplok Wilayah Bulukumba

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dinilai mencaplok wilayah Bulukumba. Daerah yang diduga dicaplok,yakni Desa Tabbuakang, Kecamatan Kindang,dan Dusun Sapanang,Dusun Batualang,Desa Sapanang,Kecamatan Kajang.
Klaim batas wilayah tersebut membuat Pemkab Bulukumba menggelar rapat koordinasi dengan kepala desa (kades),Camat Kindang,serta Camat Kajang. Dalam rapat terungkap wilayah yang dicaplok Pemkab Sinjai tak memiliki dasar hukum yang kuat.Pencaplokan wilayah tersebut hanya berdasarkan peta bumi. Pemkab Bulukumba mengklaim wilayah Tabbuakang di Kecamatan Kindang memilik bukti kuat.
Selain peta topografi yang dibuat pada zaman Belanda, Desa Tabbuakang secara de facto sejak masa kerajaan sudah dikuasai Bulukumba secara turun-temurun. “Selain itu,ada bukti lain kepemilikan tanah di Dusun Jannayyah yang terbit pada 1977 lalu,” kata Kepala Bagian Umum Pemkab Bulukumba Umrah Aswah di ruang tamu Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba Padasi kemarin.
Dia mengungkapkan,Dusun Sapanang dan Dusun Batualang yang berada di Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, memiliki bukti batas wilayah Bulukumba berupa SPPT.Wilayah ini juga masuk dalam kekuasaan kawasan tanah adat Kajang.“Tidak ada alasan bagi Pemkab Sinjai mengklaim tapal batas di tiga dusun tersebut,”ujarnya. Dalam rapat tersebut juga terungkap masih ada bukti lain,yakni kepemilikan irigasi Dangrehang di Dusun Sapanang.
Irigasi tersebut dibangun Pemkab Bulukumba pada 1970-an.Wilayah itu juga masuk dalam kawasan adat Gallarang Sappaya. Dari aspek sosial, masyarakat di dusun itu tidak pernah merasa masuk di wilayah Sinjai dan tak berkeinginan masuk kabupaten yang saat ini dipimpin Andi Rudiyanto Asapa ini. Sementara itu, dari aspek hukum, pelayanan kepada masyarakat masuk di wilayah Bulukumba, termasuk dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
Sengketa batas wilayah di dua kabupaten bertetangga ini terjadi ketika Pemkab Sinjai membuat Program Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) pada 2006.Pemkab Sinjai menganggap wilayah tersebut masuk di wilayahnya berdasarkan peta bumi.Peta tersebut dibuat Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bako Surtanal).
“Untuk mencari solusi, permasalahan ini akan difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Kalau sampai tidak ada jalan keluarnya, akan diambil alih pemerintah pusat,”katanya. Kades Sapanang Hoddang mengatakan, total warga di Dusun Sapanang dan Dusun Batualang berjumlah 70 KK.Mereka menolak dusunnya masuk ke wilayah Kabupaten Sinjai. “Kami tidak akan biarkan wilayah ini diambil Sinjai sampai kapan pun,”tuturnya.
Camat Kajang Sudirman Mangkona menyatakan masyarakat di Kecamatan Kajang siap mempertahankan wilayah yang diklaim KabupatenSinjaitersebut.“ Kamiakan mempertahankan wilayah ini. Kalau Sinjai bersikeras, kami siap mempertahankan wilayah ini. Sebab,duadusuninimasukkawasan tanah adat Tanatoa,”tandasnya.