Sinjai Caplok Wilayah Bulukumba

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dinilai mencaplok wilayah Bulukumba. Daerah yang diduga dicaplok,yakni Desa Tabbuakang, Kecamatan Kindang,dan Dusun Sapanang,Dusun Batualang,Desa Sapanang,Kecamatan Kajang.
Klaim batas wilayah tersebut membuat Pemkab Bulukumba menggelar rapat koordinasi dengan kepala desa (kades),Camat Kindang,serta Camat Kajang. Dalam rapat terungkap wilayah yang dicaplok Pemkab Sinjai tak memiliki dasar hukum yang kuat.Pencaplokan wilayah tersebut hanya berdasarkan peta bumi. Pemkab Bulukumba mengklaim wilayah Tabbuakang di Kecamatan Kindang memilik bukti kuat.
Selain peta topografi yang dibuat pada zaman Belanda, Desa Tabbuakang secara de facto sejak masa kerajaan sudah dikuasai Bulukumba secara turun-temurun. “Selain itu,ada bukti lain kepemilikan tanah di Dusun Jannayyah yang terbit pada 1977 lalu,” kata Kepala Bagian Umum Pemkab Bulukumba Umrah Aswah di ruang tamu Wakil Bupati (Wabup) Bulukumba Padasi kemarin.
Dia mengungkapkan,Dusun Sapanang dan Dusun Batualang yang berada di Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, memiliki bukti batas wilayah Bulukumba berupa SPPT.Wilayah ini juga masuk dalam kekuasaan kawasan tanah adat Kajang.“Tidak ada alasan bagi Pemkab Sinjai mengklaim tapal batas di tiga dusun tersebut,”ujarnya. Dalam rapat tersebut juga terungkap masih ada bukti lain,yakni kepemilikan irigasi Dangrehang di Dusun Sapanang.
Irigasi tersebut dibangun Pemkab Bulukumba pada 1970-an.Wilayah itu juga masuk dalam kawasan adat Gallarang Sappaya. Dari aspek sosial, masyarakat di dusun itu tidak pernah merasa masuk di wilayah Sinjai dan tak berkeinginan masuk kabupaten yang saat ini dipimpin Andi Rudiyanto Asapa ini. Sementara itu, dari aspek hukum, pelayanan kepada masyarakat masuk di wilayah Bulukumba, termasuk dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
Sengketa batas wilayah di dua kabupaten bertetangga ini terjadi ketika Pemkab Sinjai membuat Program Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) pada 2006.Pemkab Sinjai menganggap wilayah tersebut masuk di wilayahnya berdasarkan peta bumi.Peta tersebut dibuat Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bako Surtanal).
“Untuk mencari solusi, permasalahan ini akan difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Kalau sampai tidak ada jalan keluarnya, akan diambil alih pemerintah pusat,”katanya. Kades Sapanang Hoddang mengatakan, total warga di Dusun Sapanang dan Dusun Batualang berjumlah 70 KK.Mereka menolak dusunnya masuk ke wilayah Kabupaten Sinjai. “Kami tidak akan biarkan wilayah ini diambil Sinjai sampai kapan pun,”tuturnya.
Camat Kajang Sudirman Mangkona menyatakan masyarakat di Kecamatan Kajang siap mempertahankan wilayah yang diklaim KabupatenSinjaitersebut.“ Kamiakan mempertahankan wilayah ini. Kalau Sinjai bersikeras, kami siap mempertahankan wilayah ini. Sebab,duadusuninimasukkawasan tanah adat Tanatoa,”tandasnya.

PEMKAB Bulukumba Siapkan Anggaran Pemilukada Putaran Kedua

Bupati Bulukumba A.Sukri Sappewali tidak menyetujui adanya penolakan DPRD Bulukumba atas usulan KPU Bulukumba terkait dana pemilu kada putaran kedua (2).
Sukri yang ditemui kemarin menyatakan, tidak ada alasan bagi dewan menolak usulan KPU Ini, bahkan dia juga menegaskan dewan tidak punya kewenangan untuk tidak menyetujui permohonan tersebut tegasnya tidak ada alasan untuk menolak Sukri menjelaskan proses pemilu kada merupakan tugas negara yang harus dijalankan berdasarkan permendagri NO.44, Pemerintah daerah membantu KPU Dalam penyelenggaraan PILKADA.
Sebenarnya anggaran di usulkan KPU melalui eksekutif sekitar Rp.18 M.Namun yang diamini Rp.13 M. Jadi menurutnya pemkab Bulukumba sudah siap untuk melakukan pemilu kada putaran kedua.

Korupsi Anggaran Pemkab Bulukumba: Ketua DPRD Didesak Lapor ke KPK

Sejumlah anggota DPRD terus mendesak Ketua Dewan A Muttamar untuk melaporkan Pemkab Bulukumba ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Rp 1,5 miliar.
Rencananya, materi laporan itu adalah pertanggujawaban penggunaan anggaran oleh Bupati Bulukumba A Sukri Sappewali, dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah A Syafrul. “Kami terus mendukung ketua dewan untuk melaporkan masalah ini ke KPK. Biarkan institusi hukum yang membuktikan salah atau tidaknya agar tidak simpan siur,” kata Amar Ma'ruf, anggota komisi A DPRD Bulukumba, Selasa (24/11).
Ada perbedaan pendapat antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, A Syafrul, dengan Bupati Bulukumba Sukri Sappewali. Menurut Syafrul, anggaran itu telah dibelanjakan ke pos lain. Namun bupati mengatakan masih ada dan utuh di kas daerah. “Tidak ada alasan untuk tidak diaudit dana ini karena keterangan mereka simpan siur. Sebelumnya disampaikan telah cair dan dibelanjakan ke pos anggaran lain dan sekarang dijelaskan anggaran itu masih ada dan tetap utuh di kas daerah,” kata Zulkifli, Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba.
Para anggota DPRD juga mengharapkan agar inspektorat mengusut sejumlah penggunaan anggaran pembangunan yang dianggap jalan di tempat.(cr5)
Pagi ini Sukri Beri Penjelasan
Rencananya, Rabu (25/11) Bupati Bulukumba A Sukri Sappewali akan memberikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat paripurna DPRD, terkait penggunaan dana bencana alam tahun 2008.
Sukri sebelumnya telah menyampaikan bahwa uang itu ada hanya saja pencairan dari Menkokesra lambat sehingga tidak dimasukkan dalam APBD Pokok 2009. “Uang itu ada di kasda (kas daerah) dengan jumlah yang masih utuh dan tidak dibelanjakan,” katanya dengan nada meyakinkan.(cr5)

Kantor Bupati Rampung

Proyek pembangunan kantor Bupati Bulukumba yang dikerjakan sejak 2007, dijadwalkan rampung Desember 2009. Rehabilitasi yang menelan anggaran sebesar Rp 11 miliar itu, saat ini terus digenjot untuk mempercepat penyelesaiannya.
Apalagi pada tahap akhir anggaran melalui APBD 2009, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar.
Kendati pembangunan kantor tersebut selesai 100 persen nantinya, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali menyebutkan bahwa proses peresmian kantor bupati itu baru akan dilakukan pada 2010.
"Pembangunan kantor bupati saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian. Namun kita rencanakan baru resmikan pada HUT Bulukumba Februari 2010," jelas Sukri, Jumat, 11 September.
Sukri menambahkan, proses perampungan kantor bupati itu sudah termasuk penyelesaian taman, serta pagar. Karenanya dia berharap, agar kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dapat memperhatikan batas akhir penyelesaian pembangunan kantor sesuai kontraknya.

Syahrul Siap Resmikan Kantor Bupati Bulukumba

Jelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50, Kabupaten Bulukumba, ribuan warga diperkirakan akan tumpah di Lapangan Pemuda Bulukumba dan Kantor Bupati Bulukumba.
Sejumlah kegiatan telah disiapkan untuk menyambut hari bersejarah tersebut di antaranya peresmian gedung Kantor Bupati Bulukumba yang baru, pameran, dan berbagai lomba yang diadakan Pemkab Bulukumba.
Rencananya, peresmian gedung akan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Syahrul juga akan hadir dalam peringatan hari jadi Bulukumba dan akan membuka sejumlah kegiatan.

Jurnalis Bulukumba Kecam Bupati Takalar

Sejumlah elemen jurnalis yang tergabung dalam wadah Aliansi Jurnalis Bulukumba mengecam tindakan premanisme bawahan Bupati Takalar terhadap salah seorang wartawan di Kabupaten Takalar beberapa hari lalu. Sebagai dampaknya, sekelompok wartawan terpaksa menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Bulukumba, Kamis (27/05/2010), dengan membakar keranda mayat Bupati Takalar.

Bupati Bulukumba Bantah Tudingan Korupsi

Bupati Bulukumba Sukri Sappewali membantah semua tudingan terhadap dirinya yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
"Apanya yang dikorupsi, justru selama empat tahun lebih saya menjabat bupati program pemerintah cukup berhasil, termasuk upaya pemberantasan korupsi," katanya di hadapan ratusan anggota masyarakat Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Selasa.
Bupati yang didampingi ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba Rosna Rosman datang ke Desa Salassae atas undangan masyarakat setempat untuk menghadiri penyegaran majelis taklim yang dipusatkan di Masjid Nurul Qusur, Desa Salassae.
Bupati mengaku sangat perlu menyampaikan bantahan dari berbagai tuduhan korupsi yang terjadi di Bulukumba. Memang beberapa waktu lalu sejumlah elemen menggelar demo dan bertujuan meminta berbagai kasus dugaan korupsi di Bulukumba diusut dan segera dituntaskan.
Bukan hanya itu, belasan anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 juga telah melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sehari setelah peringatan hari Anti-Korupsi sedunia.
Sukri menyebutkan, dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK di antaranya, proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18 miliar, insentif PBB 2005 senilai Rp1,2 miliar, pembangunan tanggul sungai Bialo senilai Rp5 miliar, serta bantuan dana bencana dari Menko Kesra senilai Rp1,5 miliar tahun 2008 .
"Uang Rp1,5 miliar itu masih ada," kata Sukri Sappewali.
Pada kesempatan itu Bupati Sukri Sappewali, juga menyampaikan beberapa program pembangunan yang berhasil dilakukan seperti, proyek pembangunan kantor bupati yang banyak disoroti.
"Anggaran Kantor Bupati Bulukumba paling murah ketimbang daerah lain, cuma Rp11 miliar. Itu karena kita mampu menekan," katanya. (*/ril)

Anggaran Pilkada Bulukumba

KPUD Usulkan Rp14 Miliar
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bulukumba akan mengajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 sebesar Rp14 miliar kepada pemerintah setempat.
Rencana pengajuan anggaran ini terungkap pada pertemuan antara KPUD dengan Bupati Bulukumba Sukri Sappewali di aula kantor bupati, Selasa."Jumlah Rp14 miliar itu baru hitungan sementara, nanti bisa saja berubah. Selain anggaran Pilkada, juga dibahas mekanisme dan tahapan Pilkada," kata anggota KPU Bulukumba Azry Yusuf.
Menurut dia, ada sejumlah item kegiatan yang memerlukan anggaran, seperti kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, rekrutmen panitia pengawas (Panwas), petugas pemilu kecamatan (PPK) dan petugas pemungutan suara (PPS). Semua ini membutuhkan biaya dan tidak bisa ditunda.
Pertemuan dengan Bupati AM Sukri Sappewali dihadiri lima anggota KPU Bulukumba. Mereka adalah Arun Spink (ketua), Mawardi, Azry Yusuf, M Kasim, serta Nur Hidayah. Sementara itu, Bupati AM Sukri Sappewali didampingi Wabup Padasi, Sekda Andi Untung AP, serta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Namun pertemuan tersebut belum menyepakati besarnya biaya Pilkada seperti rancangan yang diajukan KPUD karena masih akan dilakukan pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak.
"Masih ada pertemuan lanjutan, terutama untuk membahas besarnya biaya yang dibutuhkan," ujar Azry.
Pada Pilkada Bulukumba 2010, Bupati Sukri Sappewali dan Wakil Bupati Padasi sudah pecah kongsi. Namun hingga kini, belum satupun partai yang secara jelas mengarahkan dukungan.
Sukri Sappewali masih harus bekerja keras mencari dukungan partai. Meski Bupati incumbent ini telah mendaftarkan diri lewat Partai Golkar, namun masih harus melewati survei yang akan dilakukan partai beringin ini. (*)

Visi & Misi Wakil Bupati Bulukumba

PADASI Sang Mediator
Pascaterpilih dan dilantik sebagai Wakil Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), kinerja 100 hari pertama pemerintahan Padasi bersama Bupati Sukri Sappewali dinilai masih setengah hati alias jauh dari harapan masyarakat di daerah ini.
Keinginan rakyat untuk merasakan manajemen atau pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan partisipatif, serta sedapat mungkin jauh dari pengaruh kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) belum optimal dilaksanakan duet Sukri-Padasi.
Hal tersebut mengemuka dalam Obrolan Waroeng Kopi Agri yang mengambil tema Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Sukri-Padasi, akhir pekan lalu (16/12). Acara di Warung Kopi Agri ini digelar atas kerja sama Inlander Institute, Dewala Institute, dan Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Bulukumba.
Pada obrolan itu tampil sebagai pembicara, Wakil Bupati Bulukumba Padasi, anggota DPRD dari PKS Ahmad Saleh, dan Direktur Dewala Institute Muhammad Haekal. Dipandu langsung anggota KPUD Bulukumba, Arum Spink.
Namun, menjawab komentar para panelis dan beberapa peserta obrolan, Padasi mengakui memang selama ini pemerintahannya dengan Bupati Sukri belum bisa berbuat banyak. Termasuk untuk merealisasikan beberapa program yang sempat dijanjikan pada pilkada lalu. Padasi baru mampu menjadi mediator bagi para pendahulunya.
Selama ini duet yang pada pilkada lalu diusung PDIP, PKB dan PBB itu baru tahap melanjutkan program yang telah dilakukan sejak pemerintahan di bawah kendali Patabai-Syahrir. "Makanya sampai hari ini kita terbuka menerima pemikiran dan saran dari masyarakat. Karena kami mengakui bahwa harapan itu sulit terwujud bila hanya berharap dari kami. Tapi mesti mendapat dukungan banyak pihak," ujar Padasi berdiplomasi.
Sayang, kendati medapat berbagai macam pertanyaan, jawaban dari mantan Sekwan DPRD Kota Makassar ini dinilai sebagian peserta tak memuaskan. Pasalnya, pria kelahiran Bontotiro ini hanya menjawab beberapa pertanyaan saja. Itu pun terkadang di luar substansi pertanyaan.
Syariat Islam
Namun demikian, meski belum sepenuhnya, penerapan syariat Islam melalui peraturan daerah (perda) di Kabupaten Bulukumba (termasuk Kota Makassar dan Pangkep) mulai diberlakukan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba telah memberlakukan perda tentang kewajiban membaca al-Quran, berbusana muslimah, membayar zakat dan perda minuman keras (miras).
Penerapan perda bermakna syariat Islam ini telah bergema di bumi Panrita Lopi Bulukumba yang berpenduduk 356.247 jiwa, sehingga mampu mengatasi buta aksara al-Quran. Terhitung sejak 1995, sebelumnya jumlah masyarakat Kabupaten Bulukumba buta membaca al-Quran sekitar 30 persen dan kini sudah seluruhnya mampu membaca al-Quran, demikian pula dengan perda zakat.
Sejak pemberlakuan perda zakat, hasil zakat yang diperoleh pemkab mampu menutupi pajak dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat. Potensi zakat tersebut sangat besar, pada awal penerapannya jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp 90 miliar atau sembilan kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba.
Pelaksanaan perda zakat dan miras di Bulukumba juga akan segera diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dari rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu di gedung DPRD Makassar yang membahas tentang hal tersebut, terungkap bahwa pemerintah kota setempat begitu antusias menerapkan syariat Islam .
Terbukti, Pemkot Makassar bersama pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Makassar telah membentuk panitia penyusunan konsep rancangan peraturan daerah (raperda) tentang tata cara pengumpulan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengembangan zakat di Kota Makassar.
Dalam ranperda tersebut diatur tentang harta yang wajib dizakatkan, seperti uang, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, emas, perak dan penghasilan lainnya yang mencapai di atas Rp 1 juta. Zakat fitrah tidak diatur dalam raperda tersebut.
Renovasi Kantor
Selain itu, pemerintahan Padasi bersama DPRD Bulukumba sepakat mengusulkan renovasi kantor bupati pada tahun 2006 mendatang. Sebab, keberadaan bangunan tersebut dinilai terlalu sempit dan sudah tidak layak.
Selain itu, kondisi kantor orang nomor satu dan dua di daerah ini sudah tak memadai dibanding kantor bupati di daerah lain di Sulawesi Selatan. Kantor yang sekarang ditempati Wabup Padasi bersama Bupati Sukri Sappewali ini tergolong paling sederhana.
Usulan renovasi itu disampaikan masing-masing fraksi yang ada di DPRD Bulukumba pada rapat paripurna pengesahan perubahan APBD 2005 di gedung wakil rakyat itu (16/12). Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Muhammad Arif itu turut dihadiri dua wakil ketua DPRD, Wakil Bupati Bulukumba Padasi, dan beberapa pimpinan dari unsur muspida setempat. Serta dihadiri para anggota legislatif dan pejabat eksekutif lainnya.
Sementara itu dari laporan perubahan APBD 2005 yang baru disahkan itu diketahui kini total pendapatan APBD 2005 mencapai Rp 254,8 miliar atau ada penambahan Rp 4 miliar dari total pendapatan sebelum perubahan yang dipatok sebanyak Rp 250,8 miliar. Sementara total pengeluaran setelah perubahan APBD 2005 tersebut mencapai Rp 252, 3 miliar atau ada tambahan pengeluaran sebesar Rp 3,1 miliar dari APBD 2005 sebelum perubahan hanya mencapai Rp 249,2 miliar.

KPUD Bulukumba Tetapkan Enam Pasang Calon Bupati

Kericuhan terjadi saat penetapan calon bupati Bulukumba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (19/4). Meski begitu, rapat penetapan calon bupati Bulukumba tetap berlangsung dengan menetapkan enam pasang calon bupati.
Kericuhan terjadi setelah terjadi saling ejek, antara massa pendukung calon bupati. Akibatnya terjadi kericuhan antar-massa pendukung. Kericuhan bahkan hampir berkembang menjadi kerusuhan massal. Namun polisi yang telah bersiaga di lokasi, berhasil meredam keributan.
Kericuhan juga terjadi di dalam Gedung KPUD Bulukumba. Salah satu pendukung calon bupati, memprotes KPUD Bulukumba karena dianggap berpihak pada calon bupati lain. KPUD diduga mengesahkan salah satu partai pendukung calon bupati yang menggunakan tanda tangan palsu.

Proyek Kantor Bupati Selesai Tahun Ini

Daud Kahal: APBD 2009 Dianggarkan Rp 4 M

Proyek pembangunan kantor bupati Bulukumba di Jalan Jenderal Sudirman, dijadwalkan akan selesai dikerjakan tahun 2009 ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulukumba, menyepakati anggaran Rp4 miliar untuk menyelesaikan mega proyek itu.
"Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2009, disiapkan dana Rp4 miliar. Dengan demikian, proyek pembangunan kantor bupati itu akan selesai dikerjakan, dengan adanya dukungan anggaran Rp4 miliar dari APBD 2009," terang Muhammad Daud Kahal, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Bulukumba, Senin (16/2).
Dalam perencanaan awal, proyek pembangunan kantor bupati memang dijadwalkan akan selesai selama tiga tahun anggaran. Proyek ini baru dimulai sejak tahun anggaran 2007 lalu. Itu artinya, sesuai dengan rencana, proyek itu akan selesai ditahun anggaran 2009 ini. Tetapi, aula kantor bupati yang berlantai dua yang berada dibagian belakang bangunan utama sudah selesai. "Masyarakat bisa melihat langsung bangunan berlantai dua yang sudah selesai itu,"pinta Muhammad Daud Kahal.
Memasuki tahun anggaran 2009 ini, proyek itu telah menghabiskan anggaran Rp7,6 miliar. Jumlah tersebut berasal dari APBD dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun anggaran 2007-2008. Tahun anggaran 2007 menghabiskan anggaran dari APBD Bulukumba sebesar Rp4 miliar. "Sementara sisanya Rp3,6 miliar dari APBN, dengan perincian Rp1,7 miliar dari APBN 2007 dan Rp1,9 miliar APBN 2008,"terang Daud Kahal.
Sejauh ini, pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran 2009 ini masih menunggu proses APBD. Anggaran Rp4 miliar itu, kini dalam tahap persiapan tender di kantor Dinas Tataruan dan Cipta Karya yang menjadi leading sektor proyek pembangunan kantor bupati. "Perencanannya memang seperti itu, 3 tahun anggaran. Dengan dukungan dana di APBD 2009 sebesar Rp4 miliar, mega proyek ini akan selesai tahun ini," tambah Daud Kahal.

Pemkab Bulukumba Kembalikan Rp 5,7 Miliar

pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengembalikan uang negara yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab ke kas daerah sekitar Rp 5,7 miliar.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Bulukumba Ali Saleng di Bulukumba, Senin (19/4/2010), mengatakan, jumlah anggaran tersebut merupakan akumulasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
"Dana sebesar Rp 5,7 miliar lebih itu masuk sebagai pendapatan daerah lain-lain pada tahun anggaran 2009. Mekanisme pengembalian uang langsung disetor ke rekening Pemkab Bulukumba di Bank Sulsel Cabang Bulukumba," katanya.
Dia menjelaskan, dari total pengembalian uang negera tahun anggaran 2009 itu, sebagaian besar di antaranya adalah denda proyek dari kontraktor, pengembalian biaya perjalanan dinas dan gaji PNS dan pejabat.Ali Saleng menambahkan, temuan BPK, BPKP dan Inspektorat wajib ditindak-lanjuti sebab jika tidak dilakukan, maka persoalan ini akan dibawa ke tim tindak lanjut
Pemkab Bulukumba yang terdiri atas staf pemkab dan aparat kepolisian."Bila tidak ada penyelesaian, temuan tersebut akan diserahkan ke polisi atau kejaksaan," katanya.

240 KK Terisolasi, Bantuan Pemkab Bulukumba Belum Tiba

Sekitar 240 kepala keluarga di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, masih terisolasi pascalongsor sejak 12 hari lalu.
"Warga di tiga dusun di Kecamatan Kindang itu masih terisolasi, karena akses jalan masih terputus, sementara alat-alat berat yang dikerahkan kesulitan untuk mengangkat material longsoran," kata Kepala Bidang Bantuan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulukumba Muh Nawali, Sabtu (22/05/2010).
Ia mengatakan untuk mengirim bantuan ke lokasi tersebut pihaknya membutuhkan data yang akurat dari pemerintah setempat khususnya dari kepala desa dan camat di tiga dusun yang dilanda bencana longsor.
"Namun sampai saat ini kami masih menunggu laporan dari tiga dusun itu, yakni Gamaccayya, Kahyya, dan Pa'buakkang di kaki Gunung Bawakaraeng," katanya.
Sementara itu, akibat belum lancarnya akses jalan di lokasi tersebut, tidak menutup kemungkinan warga di Kecamatan Kindang khususnya di tiga dusun itu akan kekurangan makanan.

Gubernur Pertimbangkan Permintaan Pemkab Bulukumba

Harapan Pemkab Bulukumba memperoleh bantuan dana pembiayaan pemilukada putaran kedua dari Pemprov Sulsel tampaknya sulit terwujud. Pemkab Bulukumba diminta mengupayakan terlebih dahulu penyediaan anggarannya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, sebelum Pemkab Bulukumba mengajukan permintaan bantuan dana pemilukada, seharusnya KPU yang terlebih dahulu meminta. Mekanisme ini diperlukan agar anggaran yang dibutuhkan jelas.
"Pada prinsipnya, semua harus berjalan dan pemilukada putaran kedua terlaksana. Tapi harus berproses dahulu di daerah sebelum mengajukan permintaan dana," katanya, Senin, 26 Juli.
Proses pengusulan anggaran pelaksanaan pemilukada putaran kedua seharusnya melalui tahapan permintaan alokasi dana melalui pembahasan dengan DPRD. "Jadi sebelum mereka meminta sebaiknya berproses dahulu di kabupaten," ujarnya.
Pemkab Bulukumba berencana meminta bantuan anggaran pemilukada putaran kedua ke Pemprov Sulsel berdasarkan pertimbangan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007. Pemerintah daerah dibolehkan meminta anggaran pemilukada ke gubernur.
Meskipun membutuhkan dana untuk membiayai pemilukada, Pemkab Bulukumba tetap tidak dapat berharap penuh bantuan dari Pemprov Sulsel. Permintaan bantuan dana itu hanya sebatas usulan. (rif)

Pariwisata Bulukumba

Kawasan Adat Ammatoa
Keindahan alam berupa kelestarian kawasan hutan merupakan ciri dari kawasan adat ini, serta budava masyarakat dengan pola hidupyang jauh dari dunia modern. Ciri masyarakat yang ada di Desa Tana Toa yang tampat sehari¬-hari yaitu pakaian dengan warna serba hitam. Untuk ciri bangunan rumah seragam menghadap ke utara. Dalam kawasan ini bergelar Amma Toa dengan masa kepemimpinan seumur hidup.
Lokasi : Desa Tana Toa Kecamatan Kajang + 56 km dari kota Bulukumba.
Fasilitas : Tempat penerimaan tamu
TANA BERU (Tempat Pembuatan Kapal Phinisi)
Tana beru dikenal sebagai tempat pembuatan perahu/kapal tradisional, di tempat ini anda akan merasa kagum melihat kepiawaian masyarakat membuat kapal/perahu tradisional dengan konstruksi kayu dan peralatan tradisional pula.
Lokasi : Pesisir pantai Kelurahan Tana Beru + 24 km dari Kota Bulukumba.
Fasilitas : Mudah dijangkau
Pantai Tanjung Bira
Disepanjang pantai terhampar pasir putih yang bening dan halus. Selain menikmati pantai pasir putih pengunjung juga dapat menikmati keindahan 2 (dua) pulau yang ada didepannya yaitu pulau Liukang loe pulau Kambing (tidak berpenhuni) dan pada latarnya tampak membumbung tinggi gunung-Puang Janggo dengan ketinggian melebihi 400 meter.
Lokasi : Kecamatan Bonto Bahari + 45 km dari Kota Bulukumba.
Fasilitas : Penginapan, hotel, rumah makan, restoran, wartel dan tempat parkir
Kebiasaan suku kajang berpakaian serba hitam
Masyarakat Kajang dikenal dengan kebiasaan menggunakan pakaian serba hitam didalam kehidupan sehari-hari. Mereka dalam struktur sosialnya dibentuk oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan nama ammatoa yang dipilih berdasarkan petunjuk alami dari serangkaian ritual magic. Praktek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh ajaran yang meyakini awal kehidupan adalah kegelapan.
Ritual persiapan pembuatan Kapal Phinisi
Punggawa dalam memimpin pengikutnya yang ahli, betul-betul paham akan tipe dan situasi dari pada alam jauh sebelum menetapkan perencanaan pembuatan perahu yang didahului kekuatan magic, keseluruhan ritual dilakukan sebagai simbol dari pada spirit dan atas perkenaan dewa-dewa untuk kematangan persiapan pembuatan perahu, tahap pembuatan sampai kepada peluncuran phinisi kelaut lepas. Masyarakat yang menggantungkan kehidupannya kepada pembuatan dan penggunaanperahu phinisi disebut suku Konjo yang masih dipengaruhi oleh budaya bugis dan Makassar namun namun mereka memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Konjo.
Pembuatan kapal phinisi dengan cara tradisional
Ahli kapal phinisi membentuk kapal phinisi secara tradisional. Pembuatan secara tradisional terdiri atas beberapa langkah yang didasarkan dari petunjuk pimpinan mereka yang disebut Punggawa. Orang yang diyakini sebagai pengawas dunia phinisi. dimana dalam pembuatan kapal tersebut tidak memerlukan banyak teori, semata-mata perkiraan dan pengalaman saja.
Keahlian pembuatan kapal dengan kayu
Tanah baru adalah suatu pusat pembuatan kapal phinisi yang penuh dengan sejarah maritim bagi masyarakat Makassar. Pusat pembuatan perahu ini berasal dari tulang punggung jaman kerajaan Majapahit di Jawa dan dimuat dalam puisi Jawa pada abad empatbelas. Perahu tradisional ini telah menjelajahi samudra dengan keganasan ombaknya baik Indonesia maupun diluar negeri seperti Madagaskar (Afrika). Menurut sejarah perkapalan masyarakat Makassar, phinisi adalah salah satunya perahu yang tidak pernah keram yang selalu diyakini sebagai seorang manusia yang hidup dan selalu peduli akan keselamatan.

Bulukumba Gelar Festival Phinisi 2010

Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Festival Phinisi 2010. Kegiatan pariwisata berskala nasional itu di pusatkan di Tanjung Bira Bulukumba, dilaksanakan 5-9 Oktober 2010, kata Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Periwisata Bulukumba, Hj Andi Pamenery di Bulukumba, Jumat.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bulukumba akan menggelar sejumlah kegiatan untuk mendukung kegiatan Festival Phinisi 2010, antara lain, Bulukumba tourism expo, penganugerahan gelar adat kepada pejabat Kementerian kebudayaan dan pariwisata serta Pemprov Sulsel, lomba pembuatan miniatur phinisi, proses peluncuran perahu phinisi, pagelaran seni dan budaya Bulukumba, serta pesta nelayan.
Pihaknya, katanya, telah melakukan berbagai persiapan. Sejumlah daerah tetangga akan diundang untuk turut menghadiri kegiatan tersebut.
Festival Phinisi 2010 merupakan ajang promosi dan sosialisasi tentang prospek dan potensi budaya dan pariwisata di bumi Panritalopi Bulukumba.
Dia berharap, agar masyarakat mendukung kegiatan tersebut. Festival Phinisi 2010 rencananya akan dijadikan kalender tahunan Pemkab Bulukumba.

Depbudpar Kampanye Sadar Wisata di Bulukumba

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) melakukan kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kawasan Wisata Tanjung Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri para pengusaha, masyarakat umum, para pejabat dari daerah tetangga seperti Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Sinjai dan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/7).
Tidak hanya itu, penyelenggara juga menghadirkan beberapa selebriti dari Jakarta di antaranya Dwi Yan, Hengki Tornando, dan Laksmi AFI.
Dipilihnya Tanjung Bira Bulukumba sebagai event Program Departemen Kebudayaan dan Pariwisata karena kawasan ini sudah cukup dikenal baik di dalam negeri maupun mancanegara.
Kampanye sadar wisata dan sapta pesona wisata Depbudpar RI di Bulukumba berlangsung meriah. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata Depbudpar, Bakri, juga hadir dalam acara tersebut.
Bakri berharap ke depan Tanjung Bira bisa lebih baik dalam memberikan layanan, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan terhadap para wisatawan.
Saat ini Depbudpar telah menetapkan 15 propinsi unggulan termasuk Sulawesi-Selatan. Untuk Sulsel sendiri, menurut Bakri, ditetapkan Kabupaten Bulukumba dengan Tanjung Bira-nya.
"Kampanye sadar wisata dan sapta pesona ini diharapkan terus berlanjut dan diharapkan bisa berdampak positif serta lebih menguntungkan terhadap prospek pariwisata bagi masyarakat dan daerah ini," ujarnya.
Selain itu, Depbudpar juga akan terus mengembangkan desa-desa wisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata (PMP). Pemkab Bulukumba menyambut baik event kampanye sadar wisata di kawasan wisata Tanjung Bira.
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, mengatakan event nasional yang digelar di Tanjung Bira ini akan sangat menguntungkan perkembangan pariwisata di Bulukumba.
Sementara itu, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Suaib Mallombassi, mengatakan tugas pemerintah hanya sebagai fasilitator, bukan pelaku utama dalam sektor pariwisata. Jika objek wisata mau berkembang dengan baik, maka masyarakat harus berperan aktif.
"Asosiasi perlu dibentuk agar dapat berperan dalam menunjang sektor wisata seperti kerajinan, kuliner, dan seni yang menampilkan budaya lokal," ujarnya.

Pelatihan Perencanaan Partisipatif Bulukumba

Sebuah pelatihan perencanaa partisipatif baru-baru ini diadakan di Bulukmba yang diikuti oleh oleh 60 orang peserta yang berasal dari 12 kelompok tani hutan calon pengelola hutan kemasyarakatan di kawasan hutan Anrang, Bangkengbukit dan Lompobattang. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari (18-20 Februaru 2010) tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota KTH sehingga mampu memahami dan merumuskan analisis kebutuhan kelompok yang berbasis pada potensi dan kebutuhan serta mampu menyusun rencana kelompok secara partisipatif termasuk rencana Monev
Narasumber yang dihadirkan pada pelatihan ini adalah Ir. A Misbahwati MM yang merupakan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba
Pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.37/2007 adalah dilakukan oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani hutan. Tujuan dari diberikannnya hak pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat adalah untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mampu mengelola hutan dengan baik dan memberikan manfaat ekologi dan ekonomi. Pemberdayaan itu sendiri adalah suatu proses menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat agar mampu menyelesaikan masalahnya dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang didasari atas sikap kritis dan partisipatif.

Potret Keterbelakangan Pembangunan Bulukumba Sebuah Renungan Jelang Pilkada 2010

Sekali waktu, ketika aku bertandang ke Kabupaten Bulukumba dan berkeliling di daerah berpredikat Butta Panrita Lopi itu, ingin rasanya, kumeneteskan air mata. Utamanya, dikala kusadari betapa Bulukumba sangat jauh mengalami keterbelakangan pembangunan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Terbukti, hampir 80 persen sekolah dasar yang sempat aku kunjungi, kondisi sarana prasarananya terlihat begitu memprihatinkan. Dimana, hampir semua sekolah tersebut, sama sekali, nyaris tak tersentuh perhatian pemerintah kabupaten.
Hal ini diperkuat dengan ungkapan Kepala Sekolah SDN 198 Bira, Hj. Andi Fatimah, S.Pd yang menyatakan "bahwa sejak dibangunnya, pada tahun 1975 silam, SD ini, baru sekali waktu mendapat kucuran anggaran rehabilitasi bangunan kelas. Sehingga adalah hal yang sangat wajar, bila beberapa bagian perumahan di sekolah tersebut masih tampak sangat memprihatinkan.
Fakta lain diungkapkan Anye Haerani, Puteri bulukumba asal Tanete yang turut menyatakan keprihatinan mendalam melihat kondisi kekinian Kabupaten Bulukumba. Terlebih lagi, ketika memperhatikan kondisi infrastruktur Kabupaten Bulukumba yang dianggap perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah kabupaten.
Pasalnya, dari sisi SDM, orang bulukumba termasuk cukup disegani dan diakui. Tetapi, akan lebih bagus lagi, ketika sarana dan prasarana sekolah, terutama yang berada di wilayah pedesaan dapat segera dibenahi. Dimana hal ini, tentunya sangat diharapkan dapat mendukung terbentuknya generasi yang lebih matang dan berkompeten di daratan Butta Panrita Lopi dalam kurun waktu beberapa puluh tahun kedepan.
Potret keterbelakangan pembangunan Bulukumba serasa kian lengkap, dengan kian maraknya bangunan pemukiman warga miskin berkesan kumuh di daerah yang terletak di penghujung selatan Provinsi Sulawesi-Selatan itu. Sepertihalnya, yang banyak terlihat di wilayah Kelurahan Kasimpureng.
Penderitaan rakyat miskin Kabupaten Bulukumba, serasa kian sempurna, tatkala musim penghujan tiba, pada saat pemukiman mereka harus terendam genangan air hujan. Sebagai dampaknya, potensi penyakit kulitpun semakin dekat dengan rakyat miskin terpinggirkan di wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Peristiwa meninggalnya seorang balita perempuan penderita gizi buruk, pada tanggal 29 Januari 2009 dari Kelurahan Kasimpureng lagi-lagi menjadi sebuah realita tak terbantahkan, akan tingginya jumlah ralyat miskin di daerah ini. Balita pemilik berat 6,3 kilogram tersebut menghembuskan nafas terakhirnya, setelah sebelumnya, dia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Andi Sulthan Dg Radja, Kabupaten Bulukumba, lantaran kekurangan asupan gizi dari orangtua. Menurut dr. Bambang Haryanto Sp.A, hal ini disebabkan, faktor ekonomi keluarga.