Bupati Bulukumba Sukri Sappewali membantah semua tudingan terhadap dirinya yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
"Apanya yang dikorupsi, justru selama empat tahun lebih saya menjabat bupati program pemerintah cukup berhasil, termasuk upaya pemberantasan korupsi," katanya di hadapan ratusan anggota masyarakat Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Selasa.
Bupati yang didampingi ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba Rosna Rosman datang ke Desa Salassae atas undangan masyarakat setempat untuk menghadiri penyegaran majelis taklim yang dipusatkan di Masjid Nurul Qusur, Desa Salassae.
Bupati mengaku sangat perlu menyampaikan bantahan dari berbagai tuduhan korupsi yang terjadi di Bulukumba. Memang beberapa waktu lalu sejumlah elemen menggelar demo dan bertujuan meminta berbagai kasus dugaan korupsi di Bulukumba diusut dan segera dituntaskan.
Bukan hanya itu, belasan anggota DPRD Bulukumba periode 2009-2014 juga telah melaporkan dugaan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sehari setelah peringatan hari Anti-Korupsi sedunia.
Sukri menyebutkan, dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK di antaranya, proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18 miliar, insentif PBB 2005 senilai Rp1,2 miliar, pembangunan tanggul sungai Bialo senilai Rp5 miliar, serta bantuan dana bencana dari Menko Kesra senilai Rp1,5 miliar tahun 2008 .
"Uang Rp1,5 miliar itu masih ada," kata Sukri Sappewali.
Pada kesempatan itu Bupati Sukri Sappewali, juga menyampaikan beberapa program pembangunan yang berhasil dilakukan seperti, proyek pembangunan kantor bupati yang banyak disoroti.
"Anggaran Kantor Bupati Bulukumba paling murah ketimbang daerah lain, cuma Rp11 miliar. Itu karena kita mampu menekan," katanya. (*/ril)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar